Musrenbang RKPD Solo, Respati Tekankan Optimalisasi Program MBG Hingga Pengelolaan Sampa

*Musrenbang RKPD Solo, Respati Tekankan Optimalisasi Program MBG Hingga Pengelolaan Sampah*

Wali Kota Solo, Respati Ardi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Sabtu (28/3/2026). 

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Venessa Winastesia. Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo, Sekretaris Daerah Solo, Budi Murtono dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga-lembaga terkait. 

Dalam sambutannya, Respati menekankan empat hal yang menjadi program kerja prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Mulai dari optimalisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), Posyandu Plus dan pengelolaan sampah. 

Respati mengatakan jika MBG adalah program prioritas nasional. Oleh karena itu pelaksanaan MBG harus berjalan dengan optimal. Penyaluran MBG kepada penerima manfaat juga mesti dijalankan dengan baik sehingga tujuan pemenuhan gizi dapat terpenuhi. 

Respati pun mengingatkan kepada Satgas MBG Surakarta agar dapat mengawasi pelaksanaan MBG dengan lebih ketat. Komitmen Zero Accident dari program MBG pun perlu dijaga bersama-sama. 

“Saya berharap peran serta semuanya. Dan ini nanti Satgas MBG akan kita restrukturisasi, keterlibatan MBG dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Camat, Lurah dan Pokmas (Kelompok Masyarakat). Dengan harapan kita bisa membedakan mana pelaksanaan MBG yang bagus dan mana MBG yang oknum atau kurang bagus,” ujarnya. 

Respati juga akan meminta kepada tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Solo untuk mencari suplai-suplai bahan makanan dari pasar. Menurutnya, hal ini sangat penting agar roda ekonomi terus berjalan. 

“Karena saya dapat aduan dari pedagang-pedagang pasar adanya oknum yang memanipulasi jumlah pasokan dan tidak menggunakan rantai pasokan lokal. Maka dari itu, Kadisdag dan Lurah-Lurah pasar dapat memastikan SPPG setempat harus ada berbelanja ke pasar,” tuturnya.  

Dirinya juga mengingatkan jika Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP bukan menjadi pesaing dari toko kelontong. Melainkan KKMP harus menjadi solusi bagi para pedagang untuk mendapatkan harga barang yang terjangkau. 

“Kita harapkan KKM tidak langsung berhubungan dengan konsumen menjadi pesaing toko klontong, tetapi dapat menjadi supply chain (rantai pasok) untuk UMKM-UMKM,” terangnya. 

Respati juga mendorong agar tiap kelurahan segera dapat memfungsikan bangunan-bangunan atau aset milik Pemerintah Daerah untuk digunakan menjadi KKMP. 

Selanjutnya mengenai program Posyandu Plus, dirinya juga meminta untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Respati meminta agar kebutuhan masyarakat terkait permintaan fasilitas kesehatan dapat diberikan dengan mudah. 

“Ketika ada pengajuan dari warga untuk fasum (fasilitas umum) bagi Posyandu, silahkan bisa dikerjakan, bisa difasilitasi untuk fasum dan fasos Posyandu Plus. Tenaga-tenaga psikolog klinis juga akan tetap ditambahkan melalui anggaran dari Dinas Kesehatan atau yang lain, silahkan Posyandu Plus mengajukan jika belum ada psikolog klinisnya,” terangnya. 

Dan untuk masalah sampah, Respati mengingatkan kepada semua pihak termasuk jajaran stakeholder dan masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Dirinya berharap dengan penanganan sampah yang dimulai dari hulu dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo. 

“Kita harus mengurangi gunungan sampah Putri Cempo baik dengan metode dari DLH ataupun metode dari akademisi yang nanti akan kita kaji. Masyarakat dapat memberikan usul dan saran untuk mengurangi gunungan sampah Putri Cempo. Pengelolaan dari hilir dan PLTSa sudah kita tekan sehingga mampu 200 ton mengelola sampah,” bebernya. 

“Sekarang di hulu, total sampah kota 300 sampai 400 ton per hari dimana 77 persennya terdiri dari sampah organik. Maka dari itu, saya mengajak semuanya untuk memikirkan masalah sampah. Kalau setiap hari sampah masuk sekian banyak, sedangkan pengelolaannya hanya 200 ton, maka ini akan menjadi masalah. Jadi di setiap kewilayahan wajib memilah dan mengelola sampah,” imbuhnya.