Wali Kota Surakarta & Komisi VII DPR RI Kunjungi Studio Animasi ManimonkiSolo, 26 Juli 2025 – Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri kreatif lokal, Wali Kota Surakarta Respati Ardi bersama rombongan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Studio Animasi Manimonki di Kelurahan Purwosari, Solo.
Kunjungan berlangsung terbuka dan interaktif, bahwa selama delapan tahun berdirinya, Manimonki telah tampil sebagai ikon industri animasi Solo. Studio ini dikenal melalui produksi serial pendek edukatif seperti “MamaPapa”, yang mengusung nilai kekeluargaan dan budaya Jawa, sesuai karakter Surakarta sebagai pusat seni lokal.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa animasi dan produk ekonomi kreatif Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan karya asing. Meski teknologi sudah kompetitif, keberlanjutan usaha kreatif masih memerlukan dukungan kuat dari distributor dan lembaga
Deputi Strategis Kemenparekraf, Cecep Rukendi, menambahkan bahwa Solo yang masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities telah menciptakan ekosistem talenta dan komersialisasi yang potensial sebagai akselerator pertumbuhan industri kreatif lokal
Para animator, termasuk dari Studio Manimonki, menyebut bahwa tantangan utama adalah kurangnya promosi dan kesinambungan produksi. Proyek “pilot” seperti yang didukung oleh Akataka pernah berjalan, tetapi tidak berlanjut karena tidak memperoleh dukungan pemasaran. Akibatnya, konten tersebut hanya menjadi hak siar stasiun lokal dan tidak bisa diekspor ke pasar global.
Komisi VII dan pemerintah berupaya memperjuangkan slot khusus tayang konten lokal di jaringan bioskop (seperti XXI) atau platform independen lainnya. Rencana tersebut akan dibawa ke forum FGD/hearing di DPR RI dan LPTN, guna memperkuat distribusi dan akses pasar kreatif Indonesia.
Pentingnya kemitraan antara pemerintah pusat-daerah, swasta, distributor, dan komunitas kreatif ditegaskan sebagai kunci keberhasilan pengembangan IP animasi lokal yang berkelanjutan dan berorientasi ekspor. Pemerintah diminta aktif dalam investasi, promosi, dan pemberdayaan, sementara peran swasta menjadi penggerak keberlangsungan industri. Komisi VII juga telah meminta Kemenparekraf merancang kebijakan pembiayaan inklusif bagi pelaku ekraf, termasuk akses KUR tanpa agunan
