Wali Kota Surakarta Hadiri Rapat Kerja dan Rakorda IPPAT Kota Surakarta Tahun 2025

 Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kota Surakarta Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Manganti, Balai Kota Surakarta, pada 21 Mei 2025.

Agenda penting ini menjadi momen strategis bagi IPPAT Kota Surakarta dalam merumuskan program kerja dan arah kebijakan organisasi ke depan. Kehadiran Wali Kota di tengah-tengah acara menjadi sebuah kehormatan besar bagi seluruh jajaran pengurus dan anggota IPPAT.

"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Bapak Wali Kota. Ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan di daerah," ungkap Ketua IPPAT Kota Surakarta dalam sambutannya. 

IPPAT Kota Surakarta menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional dan berpihak kepada masyarakat. Visi yang tengah dibangun adalah menjadikan IPPAT sebagai wadah harmonis bagi anggotanya agar melek dan handal dalam perkembangan digital, sekaligus sebagai mitra strategis bagi instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkualitas.

"Kami bertekad menjadikan IPPAT sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Surakarta, Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam menciptakan sistem pertanahan yang kuat, transparan, dan berkualitas," lanjutnya.

Rakorda siang hari ini diharapkan menjadi agenda penting dalam merumuskan dan menyampaikan program kerja IPPAT yang produktif dan konstruktif, demi kemajuan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, serta kontribusi nyata bagi pembangunan Kota Surakarta dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Walikota Surakarta menyampaikan Dalam tiga bulan terakhir, kami sedang melakukan banyak revisi terhadap berbagai kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk pengaturan terkait kepegawaian. Salah satu fokus kami saat ini adalah menyiapkan ruangan baru untuk pelayanan Wajib Pajak (WP) di lingkungan Bappenda. Rencananya, kami akan membangun gedung khusus yang akan digunakan untuk berbagai layanan seperti penyetoran, validasi, dan layanan lainnya bagi para WP.

Sebelum proses renovasi dimulai, saya ingin meminta informasi terlebih dahulu terkait pelayanan, khususnya mengenai petugas validasi. Mohon disampaikan siapa saja validator yang paling lama bertugas di Bappenda. Tidak perlu menyebutkan namanya secara terbuka; cukup dituliskan dalam hasil rapat kerja nanti dan sampaikan kepada saya secara langsung. Kami juga berencana untuk menambah tiga orang validator baru guna meningkatkan kapasitas pelayanan.

Selain itu, terkait dengan transaksi spesial, yakni transaksi yang membutuhkan proses cepat atas permintaan pembeli maupun penjual, atau transaksi yang secara khusus membutuhkan kehadiran petugas validasi, kami sedang merancang sistem validasi jemput bola. Artinya, petugas kami akan datang langsung ke kantor rekan-rekan PPAT untuk proses validasi di tempat pada saat transaksi berlangsung. Tentunya hal ini perlu dipastikan terlebih dahulu apakah diperkenankan dalam regulasi yang berlaku. Sebab secara prosedural, pembayaran seharusnya dilakukan maksimal tujuh hari sebelum pelaporan.

Dari rapat kerja ini, kami berharap dapat menerima rekomendasi kebijakan terkait peningkatan pelayanan dan sistem validasi untuk Bappneda Kota Surakarta. Kami menyadari bahwa rekan-rekan PPAT adalah mitra strategis Pemerintah Kota dalam mendukung pendapatan daerah, khususnya dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Perlu kami sampaikan pula, berdasarkan laporan Triwulan I (Januari–Maret), terdapat peningkatan pendapatan dari sektor BPHTB jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Ini tentu menjadi kabar baik dan menunjukkan tren positif dalam penerimaan daerah.

Perlu kami tekankan bahwa salah satu indikator kemajuan kota adalah tersedianya fasilitas pelayanan publik yang baik. Seperti kita ketahui bersama, saat ini kontribusi kota dari sektor retribusi pajak sudah sangat ringan atau soft. Namun, seiring dengan rencana pengembangan kota ke depan, banyak kebutuhan masyarakat terutama warga miskin yang harus kita perhatikan dan rawat. Penataan kawasan kumuh (slum area) menjadi salah satu prioritas kami, tentunya dengan pendekatan yang humanis dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kami berharap dari hasil rapat kerja ini, masing-masing bidang atau kelompok kerja dapat memberikan masukan berupa:

Program kerja yang akan dilaksanakan, sesuai dengan bidang masing-masing dan Rekomendasi kebijakan yang dapat dijadikan pertimbangan Pemerintah Kota dalam pengambilan keputusan strategis ke depan.

Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh peserta raker agar hasil yang diperoleh benar-benar konstruktif dan berdampak nyata bagi pembangunan Kota Surakarta.