SURAKARTA – Wali Kota Surakarta Respati Ardi menghadiri acara sosialisasi Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN) dan musyawarah kelurahan (Muskel) di ruang Rapat Dinas Kesehatan, Jumat (19/9) pagi. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program sosial dan ekonomi melalui penguatan basis data terbaru dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan di Kota Solo.
Pada acara ini, Wali Kota Respati Ardi menjelaskan bahwa pemerintah kota kini berfokus pada penguatan basis data terbaru untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Hal ini menjadi kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan. “Alhamdulillah, berdasarkan survei BPS, angka kemiskinan kita turun 0,76. Banyak yang berhasil graduasi dari kemiskinan di Kota Solo. Namun, tantangan terbesarnya adalah yang paling bawah, desil 1 dan desil 2, tetap berada di jurang kemiskinan karena mata rantai kemiskinan tidak terputus,” ujar Respati.
Selain itu, Respati meminta bantuan Tim Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (TPKKL) untuk bekerja secara objektif. Ia juga menegaskan bahwa bantuan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Data yang akurat sangat penting untuk menghindari penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. “Tidak ada lagi kepentingan politik dalam penyaluran bantuan. Jika ada yang sengaja menyalahgunakan wewenang dan merugikan negara dengan memberikan bantuan kepada yang tidak berhak, kejaksaan akan memprosesnya,” tegas Respati.
Ia juga menekankan perlunya intervensi yang tepat, seperti program pelatihan kerja bagi warga desil 1 dan 2. Program ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. “Kami sudah ada program-program di Disnaker yang memastikan anak-anak dari warga desil 1 sampai desil 4 bisa mendapatkan pelatihan kerja yang bisa membuat mereka bekerja. Ada pelatihan bahasa Jepang, pramugara KAI, hingga tata rias. Ini semua gratis dan khusus bagi warga desil 1 sampai desil 4,” jelasnya.
Respati juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara TPKKL dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Sinergi ini diharapkan dapat membantu warga menemukan pekerjaan yang layak dan memotivasi mereka untuk mengubah nasib. Ia berharap, TPKKL dapat menjadi harapan bagi masyarakat dalam mencari solusi masalah pengangguran dan kemiskinan. “Saya yakin Bapak/Ibu juga pasti banyak keluhan. Mari kita pecahkan bersama. Tidak ada kepentingan politik di sini. Uang rakyat harus benar-benar kembali ke rakyat dengan tepat,” pungkasnya.