Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani Menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pilot Project Graduasi Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pilot Project Graduasi Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Semarang, pada Senin (24/2/2025).

Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dalam rangka pelaksanaan pilot project pengentasan kemiskinan di delapan desa di Jawa Tengah. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga filantropi.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan pemangku kepentingan, di antaranya:

• Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno

• Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Masykur

• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Harso Susilo

• Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messi Widiastuti

• Wakil Bupati Semarang, Nur Arifah

• Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani

• Perwakilan dari 35 Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

• Perwakilan dari 35 Bappeda Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

• Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH)

• Akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk UNDIP, UNISSULA, UNNES, UNSOED Purwokerto, UNS, UGM, dan UIN Pekalongan

• Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial (PSDS) Kemensos, Laode Taufik Nuryadin

• Direktur Jaminan Sosial Kemensos, Faisal

• Perwakilan dari Sentra Terpadu:

• Prof. Dr. Soeharso Surakarta

• Kartini Temanggung

• Antasena Magelang

• Satria Baturraden

• Margo Laras Pati

• Perwakilan CSR dari perusahaan swasta, termasuk PT Semen Gresik Tbk, PT Pos Indonesia Regional VI Semarang, PT PLN, dan PT Semen Grobogan

• Perwakilan dari lembaga filantropi, di antaranya Anna Avantie

Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui metode graduasi penerima manfaat yang fokus pada peningkatan kualitas hidup, pendapatan, dan aset masyarakat.

Kolaborasi dari berbagai elemen ini diyakini akan efektif mengentaskan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat. 

”Kenapa Jateng? Penduduk miskin di Jateng nomor 3,” kata Wamensos Agus Jabo Priyono dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pilot Project Graduasi Bantuan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Aula Dinsos Jateng, Semarang, Senin (24/2/2025).

Agus Jabo mengatakan terdapat 923 desa miskin ekstrem di Jateng. Sebagai awalan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengentasan kemiskinan di delapan desa.

"Kita akan mulai melalui delapan desa. Bapak Presiden memerintahkan supaya kemiskinan ekstrem secara nasional maksimal tahun 2026 harus selesai,” katanya.

Delapan desa yang menjadi pilot project pengentasan kemiskinan di Jateng adalah Desa Wlahar, Larangan, Kabupaten Brebes; Desa Kepuhsari, Manyara, Kabupaten Wonogiri; Desa Dumoro, Kabupaten Grobogan; dan Desa Purwosari, Salaman, Kabupaten Magelang.

Kemudian Desa Gambuhan, Pulosari, Kabupaten Pemalang, Desa Kalisalak, Kebasen, Kabupaten Banyumas, Desa Ngesrepbalong, Limbangan, Kabupaten Kendal, dan Desa Pesodongan, Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

Untuk membuat pilot project ini sukses, Agus Jabo menuturkan harus dirumuskan metode graduasi keluarga penerima manfaat yang tepat.

”Kita harus punya model graduasi,” kata Agus Jabo. 

Ia juga menuturkan bantuan sosial (Bansos) harus dibatasi. Sehingga, masyarakat tidak menerima Bansos sampai lebih dari 10 tahun. Apalagi ternyata mayoritas masyarakat miskin ekstrem masih berusia produktif.

”Di bisnis proses, fakir miskin tidak masuk ke rehabilitasi sosial, tapi melompat ke pemberdayaan sosial. Karena problemnya ekonomi,” katanya.

Agus Jabo mengatakan mayoritas masalah kemiskinan berada di Pulau Jawa. Karena itu, pengentasan kemiskinan harus “dikeroyok” dan dimulai dari Jateng.

”Kalau kemiskinan ekstrem di Jawa selesai, masalah kemiskinan selesai,” katanya. 

Agus Jabo mengatakan pelaksanaan pilot project di delapan desa ini menjadi awalan pemerintah pusat, daerah, kampus dan swasta untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng. Semua harus terlibat aktif dalam bersinergi dan berkolaborasi mengentaskan kemiskinan.

Menurutnya, bila di Indonesia ada contoh yang bagus dalam pengentasan kemiskinan, maka daerah lainnya akan mencontoh. Ia juga berharap kampus membuat profil kemiskinan. 

“Jateng jadi prioritas. Ikan pari ikan lele, mari kita graduasi Jateng le,” katanya.

Selain kolaborasi untuk pengentasan kemiskinan, Agus Jabo juga mengatakan  Presiden Prabowo Subianto berpesan agar bekerja berdasarkan data. Bila data valid, maka Bansos dapat disalurkan dengan tepat sasaran. 

“Setelah ada Instruksi Presiden, semua kementerian/lembaga, pemerintah daerah harus menggunakan DTSEN,” katanya.