Rapat Evaluasi MBG, Pemkot Surakarta Soroti Pemerataan dan Kualitas Menu

Pemerintah Kota Surakarta melalui Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar rapat koordinasi pemetaan penerima manfaat MBG, Selasa (20/1/2026), di Bale Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Surakarta. Rapat ini menjadi forum evaluasi bersama lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah kota.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut diawali dengan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rapat dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Kejaksaan dan Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perwakilan sekolah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pemaparannya, Purwanti dari Bagian Asisten dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta menyampaikan bahwa saat ini terdapat 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, serta 17 SPPG yang masih dalam tahap persiapan di lima kecamatan. Total penerima manfaat MBG di Kota Surakarta tercatat mencapai 123.478 orang, dengan rencana perluasan sasaran tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik.

Purwanti juga mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan MBG, tercatat 59 aduan masyarakat, yang sebagian besar berkaitan dengan ketimpangan distribusi program dan minimnya variasi menu makanan. Program MBG sendiri didukung oleh 1.579 relawan, yang terdiri atas relawan dari dalam dan luar Kota Surakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta menjelaskan bahwa pendataan penerima manfaat MBG telah mencakup jenjang TK hingga SMA/SMK, termasuk madrasah, SLB, dan pondok pesantren. Namun demikian, terdapat 26 SPPG yang masih dalam tahap pembangunan fisik. Dinas Pendidikan juga mencatat belum diterimanya data MBG dari 7 SMA dan 24 SMK, meski koordinasi telah dilakukan. Selain itu, kebijakan redistribusi penerima MBG disesuaikan dari semula 3.000 menjadi 1.500 penerima.

Paparan lain disampaikan oleh DP3AP2KB terkait pelaksanaan MBG 3B, dengan jumlah sasaran sementara meliputi 430 orang di Kecamatan Banjarsari, 100 orang di Jebres, 75 orang di Pasar Kliwon, dan 311 orang di Laweyan. Untuk Kecamatan Serengan, program masih dalam tahap koordinasi dengan SPPG dan pihak kelurahan.

Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menyampaikan evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Beberapa masukan di antaranya terkait penentuan lokasi SPPG baru, kewajiban pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sesuai standar, serta penyesuaian menu makanan. Kasus dugaan keracunan yang ternyata disebabkan ketidaksesuaian menu, hingga keluhan wali murid mengenai waktu pendistribusian MBG, turut menjadi perhatian peserta rapat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Surakarta menegaskan perlunya penataan ulang peta sasaran penerima MBG, peningkatan pengawasan dapur MBG, serta pemberian tenggat waktu 1–2 bulan bagi SPPG untuk melengkapi IPAL. Pemerintah Kota juga akan menindaklanjuti sekolah-sekolah yang belum menyerahkan data penerima MBG.

Dari unsur penegak hukum, Bagyo dari Kejaksaan Kota Surakarta menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis nasional yang menuntut kepatuhan penuh terhadap perizinan dan regulasi. Hal senada disampaikan pihak Kepolisian yang mengingatkan pentingnya ketaatan pada petunjuk teknis demi menjaga kredibilitas dan keberlanjutan program.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Surakarta menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk memetakan kondisi stunting, serta sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menerima manfaat MBG.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkot Surakarta berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus diperbaiki dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat. [pakmuh]