Pembukaan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2026

Walikota Surakarta, Teguh Prakosa, menghadiri acara pembukaan Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Surakarta. Dalam acara tersebut, Walikota Teguh memberikan pandangannya terkait berbagai isu dan rencana pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2026.

 

Dalam sambutannya, Teguh Prakosa mengungkapkan bahwa meskipun sudah ada kemajuan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), masih ada tantangan yang harus dihadapi. “Kita refleksikan ini memang belum imbang. Musrenbangkel itu belum imbang, masih sebagian, ya, karena sebagian wilayah masih dalam kondisi lockdown. Paling tidak, jika 50% sudah imbang, itu akan lebih baik,” ujarnya. 

 

Namun, Walikota Teguh juga menekankan pentingnya fokus pada skala prioritas, meskipun masyarakat sering kali memiliki ide yang melimpah. “Seringkali, ide masyarakat terlalu banyak, namun tidak terfokus pada skala prioritasnya. Di dalam rancangan RKPD 2026, kita masih menggunakan laporan pertanggungjawaban kinerja (LPJMD) tahun lalu, karena menurut SK dalam negeri, masa berlakunya hingga 2026,” lanjutnya.

 

Terkait visi misi pembangunan, Teguh Prakosa menegaskan bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam visi dan misi Kota Surakarta. "Visi misi tidak ada yang berbeda, tinggal kita tambahkan inovasinya,” katanya. Salah satu contoh inovasi yang ditekankan adalah pembangunan rumah kumuh yang dapat meningkatkan tata kelola serta pola pikir masyarakat, terutama di sekitar bantaran Mojo-Pintu Bengawan. “Kami sudah membangun rumah dan baru sampai di daerah Losari, serta ada penambahan 32 rumah di Sangkrah melalui kerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank Jateng,” terang Walikota.

 

Dalam kesempatan tersebut, Walikota juga berharap agar rancangan RKPD 2026 dapat lebih fokus pada masukan masyarakat dan dikolaborasikan dengan baik agar menjadi lebih adaptif dan relevan. “Kami berharap apa yang dirancang dalam RKPD ini dapat tersirat dan tersurat dengan mudah, serta dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Teguh.

 

Selain itu, Teguh Prakosa juga menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang telah diterima Kota Surakarta, termasuk pengakuan sebagai Kota Layak Anak. “Solo sudah menerima beberapa penghargaan, termasuk Kota Layak Anak. Ini kesempatan yang baik untuk menjaga kehidupan yang sudah berjalan dengan baik, agar lebih mudah dan saling menghargai,” ujarnya.

 

Terkait dengan isu-isu yang berkembang, Walikota menegaskan bahwa beberapa masalah seperti pemukiman kumuh dan minuman keras harus segera diselesaikan untuk menjadikan Solo sebagai kota yang lebih layak untuk anak-anak dan seluruh warganya.

 

Dalam sesi wawancara, Teguh Prakosa juga mengungkapkan tanggapan terkait angka pertumbuhan ekonomi yang rendah selama empat tahun terakhir. “Kenapa hanya naik 0, berapa persen saja? Apakah ini karena perilaku atau faktor lainnya?, tentu saja ini perlu dievaluasi,” katanya. Walikota menambahkan, meskipun ada peningkatan dalam pengurangan angka pengangguran dan pemberian usaha bagi mereka yang terkena PHK, namun kebutuhan kelayakan hidup yang minimal di Surakarta masih perlu mendapat perhatian serius.

 

Dengan harapan yang besar, Walikota Teguh Prakosa menekankan bahwa diskusi dalam Konsultasi Publik ini merupakan langkah awal menuju perencanaan yang lebih baik untuk masa depan Kota Surakarta.