kunjungan kerja spesifik anggota Komisi II DPR RI dalam rangka Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Surakarta, 8 Juli 2024 - Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, menerima kunjungan kerja spesifik anggota Komisi II DPR RI dalam rangka Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Acara bertempat di Bale Tawangarum Kompleks Balaikota Surakarta pada Senin (8/7).

 

Turut hadir dalam acara tersebut Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kota Surakarta, Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Surakarta, Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Komisioner KPU dan Bawaslu Boyolali, Komisioner KPU dan Bawaslu Klaten, serta jajaran Kepala OPD Pemerintah Kota Surakarta. 

 

Dalam sambutan tertulisnya, Gibran melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Surakarta, Heri Mulyono, menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Komisi II DPR RI di Kota Surakarta guna mempersiapkan Pilkada Serentak 2024.

 

“Kami merasa mendapat kehormatan atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI beserta jajaran ke Kota Surakarta,”  ujar Hery Mulyono membacakan sambutan Gibran.

 

Pihaknya menegaskan bahwa seluruh elemen, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun TNI dan Polri mempunyai peran penting dalam menciptakan suasana damai dan kondusif selama proses Pilkada mendatang.

 

“Jangan sampai kita terjebak dalam pusaran konflik kepentingan yang berakhir pada pecahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai Bangsa Indonesia,” tegasnya.

 

Perwakilan Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, selaku pemimpin rapat menyampaikan bahwa rapat ini akan berfokus pada hal-hal pokok menyangkut Pilkada 2024 termasuk ketersediaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas berupa sarana prasarana, serta koordinasi antara pemerintah dengan penyelenggara Pilkada, yaitu KPU dan Bawaslu terkait pendataan pemilih.

 

“Yang perlu diketahui adalah hal-hal pokok menyangkut Pilkada, yang pertama adalah ketersediaan anggaran pemerintah kota atau kabupaten melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),” ujarnya. 

 

Di akhir rapat, Gibran hadir dengan memberikan imbauan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk bersikap netral saat Pilkada berlangsung.

“Saya mewanti-wanti kepada seluruh dinas dan ASN untuk tetap netral dan memastikan acara dapat berjalan baik,” pungkas Gibran dalam rapat.