KOORDINASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) DI PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN FOKUS PADA DIMENSI EKSPERSekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Murtono menghadiri acara Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Di Provinsi Jawa Tengah Dengan Fokus Pada Dimensi Eksper. Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Selasa (26/3) dibuka secara langsung oleh PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.
SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa tidak mudah mendapatkan nilai SPI yang tinggi karena nilai merupakan gambaran persepsi masyarakat terhadap perilaku korupsi di pemerintahan. Menurutnya, persepsi masyarakat ini sangat dipengaruhi dengan tingkat pengetahuan, wawasan serta pengalaman masing-masing individu selama berinteraksi dengan instansi pemerintah, baik saat mencari informasi, memperoleh pelayanan publik, atau mengurus perizinan. “Maka, sekecil apapun perbaikan pelayanan kita, masyarakat harus mengetahui agar terbentuk opini positif bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik oleh instansi pemerintah saat ini sudah antikorupsi, pelayanannya cepat, mudah, murah dan pasti,” Ungkap Nana.
Dirinya melanjutkan, untuk memperbaiki persepsi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan sosialisasi SPI kepada para kandidat responden baik responden internal, eksternal maupun eksper, selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut SPI, perbaikan data populasi responden, kemudian saat pelaksanaan survei melakukan pemantauan pengisian survei oleh responden melalui dashboard SPI. Yang tidak kalah pentingnya adalah intensifikasi sosialisasi, penyuluhan serta kampanye anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada eksekutif, legislatif dan satuan pendidikan melalui kanal-kanal informasi (video/audio/cetak/ media sosial, dll). “Jadi sekecil apapun langkah kita, selama itu tujuannya baik dan untuk menjadikan pemerintahan ini semakin baik, maka Masyarakat harus mengetahui,” tuturnya.
Saat ini, di Jawa Tengah terdapat komunitas penyuluh antikorupsi KOMPAK API Jawa Tengah, yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun budaya antikorupsi di Jawa Tengah. Kepada KOMPAK API Nana mengucapkan terima kasih karena selama ini bersama-sama bergerak membangun Jawa Tengah yang bersih dan bebas dari korupsi. “Jadilah mata, telinga dan mulut rakyat. Kalau ada pelayanan pemerintah yang menyimpang, ingatkan, atau laporkan. Tolong KOMPAK-API tetap bantu pemerintah, ingatkan birokrasi dan warga masyarakat Jawa Tengah untuk menjalankan urusannya dengan bersih dan tidak korupsi,” lanjutnya.
Dalam acara tersebut, Direktur Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK-RI Wilayah III Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama mengatakan bahwa SPI melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.
“Dengan pertemuan ini saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan tujuan agar indeks perilaku anti korupsi kita semakin meningkat,” tutur Bahtiar. Rapat koordinasi tersebut turut pula dihadiri oleh Satgas Korsupgah Wilayah III, Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah, Inspektur, serta Kepala OPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
